Pengertian PPPK,ASN, dan PNS Yang Wajib Anda Ketahui

Posted on
Pengertian PPPK,ASN, dan PNS Yang Wajib Anda Ketahui
Pengertian PPPK,ASN, dan PNS Yang Wajib Anda Ketahui

Pengertian PPPK, ASN dan PNS Yang Wajib Anda Ketahui. Dikalangan masyarakat Indonesia pasti sangat sering mendengar istilah ASN dan PNS. Tentunya kita yang tinggal di Indonesia sangat wajar mengingat banyak masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai ASN. Pengertian ASN sendiri adalah singkatan dari Aparatur Sipil Negara. Sedangkan pengertian PNS sendiri adalah Pegawai Negeri Sipil. Tetapi antara ASN dan PNS ternyata ada perbedaan yang perlu ketahui bahwa menurut undang-undang ASN dan PNS pada dasarnya berbeda. Karena Aparatur Sipil Negara atau ASN adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat menjadi PPPK dan pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat secara langsung oleh pihak pembina kepegawaian. Dimana  untuk tugas ASN diberikan negara atau jabatan pemerintah yang digaji sesuai dengan perundang-undangan yang telah disahkan.

Jadi jika diilihat dari paparan definisi diatas tentang ASN dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian dari ASN itu sendiri. Dimana Pegawai Negeri Sipil atau PNS merupakan warga negara Indonesia dengan kualifikasi tertentu yang diangkat menjadi seorang pegawai ASN tetap oleh pihak pembina kepegawaian agar bisa menjalankan tugas negara atau menduduki jabatan pemerintahan.

Selain ASN atau PNS beberapa waktu belakangan ini masyarakat tentu dihebohkan dengan adanya PPPK yang mana banyak PPPK ini dikhususkan bagi tenaga honorer eks K2. Banyak yang berasusmsi di kalangan masyarakat bahwa PPPK adalah pegawai Honorer. Padahal pemerintah sendiri dengan tegas menjelaskan bahwa keduanya adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itulah kenapa masyarakat membutuhkan pencerahan terkait dengan perbedaan keduanya terutama tentang mekanisme sistem penggajianya.

Sayangnya hingga saat ini memang belum ada dasar-dasar yang resmi terkait dengan keberadaan P3K ini terutama mekanisme gaji atau tunjangan  pensiun. Terkait dengan hal ini Pemerintah melalui Pusat Kajian dan Penelitian Kepegawaian BKN atau bagian Puskalitpeg diketahui tengah  melakukan berbagai macam riset pada banyak daerah untuk bisa memperoleh rumusan batasan terkait dengan Pegawai Pemerintah yang dikontrak atau ditetapkan menggunakan PPPK atau perjanjian dimana kajian ini dimaksudkan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Berdasarkan riset yang sudah dilakukan oleh Pemerintah yaitu pihak Puskalitpeg BKN mendekripsikanbahwa PPPK berbeda dengan Honorer. Dari adapun riset ini dilakukan dengan menggunakan  kegiatan Focus Group Discussion atau FGD dan hasil dari penelitian dan riset tersebutlah yang kemudian akan dijadikan sebagai dasar rekomendasi terhadap proses penyusunan RPP terkait dengan PPPK. Kota Makassar  merupakan lokasi yang dipilih Pemerintah dijadikan sebagai lokasi pihak BKN melakukan FGD.

Baca Juga : Pengertian Honorer K2

Pada kegiatan FGD tersebut Pemkot Makassar menghadirkan perwakilan khusus dari 8 satker Pemerintah Daerah. Setelah adanya penjelasan dari Pemerintah terkait dengan asn dan pns adanya FGD tersebut tentunya memberikan penerangan kepada persepsi masyarakat. Kepala Kantor Regional IV BKN wilayah Makassar yakni Iwan Hermanto dalam hal ini menegaskan bahwa PPPK bukanlah honorer. Sehingga jangan ada persepsi dikalangan masyarakat yang menyebutkan bahwa PPPK merupakan jabatan atau profesi yang dipakai untuk menampung tenaga honorer yang tidak lulus menjadi PNS.

Dia menegaskan bahwa antara honorer dan PPPK adalah hal yang tidak sama khusus untuk PPPK memang diperuntukkan untuk para tenaga-tenaga ahli yang memiliki kapabilitas khusus untuk melaksanakan pekerjaan pemerintahan. Dimana selama ini pekerjaan tersebut tidak bisa ditangani oleh PNS maka pemerintah mengangkat PPPK. Berbeda dengan tenaga honorer yang direkrut tanpa adanya penentuan kualifikasi tertentu untuk tenaga PPPK harus benar-benar sesuai dengan kualifikasi pendidik. Meskipun demikian pengangkatan PPPK bukan tidak mungkin apabila ada tenaga honorer yang berubah statusnya menjadi PPPK. Namun dengan beberapa catatan bahwa tenaga honorer tersebut memiliki kualifikasi dan kemampuan terhadap keahlian tertentu yang memang dibutuhkan oleh pihak pemerintah suatu contoh jika honornya guru maka ijazah yang dimilikinya harus sesuai dengan honornya. Jika dicermati secara mendetail sebenarnya perbedaan antara honorer dengan PPPK sudah ada di dalam Undang-undang terkait dengan ASN atau Aparatur Sipil Negara dimana PPPK diperuntukan untuk pegawai ASN yang memiliki keahlian dibidang yang diampunya.

Baca Juga : Fungi Media Pembelajaran Bagi Guru

Dalam peraturan yang dimuat UU ASN digambarkan dengan jelas bahwa PPPK merupakan pegawai pemerintah yang memakai perjanjian kerja. Jadi PPPK bukanlah kemasan baru dari tenaga honorer hanya saja Pemerintah mengambil opsi untuk menampung eks Honorer K2 menjadi PPPK. Pemerintah sendiri sudah memberikan larangan kepada semua instansi pemerintahan terkait dengan perekrutan tenaga honorer baru. Sama halnya dengan tenaga K2  atau  kategori 2  yang tidak bisa lulus tes. Mereka belum tentu bisa menjadi seorang PPPK. Karena berdasarkan perundang-undangan mengenai ASN di dalamnya dijelaskan bahwa PPPK merupakan pegawai profesional dimana PPPK bisa dikategorikan sama dengan CPNS karena proses pendaftarannya melalui pengusulan dan penetapan formasi resmi dengan kapabilitas dan kinerja yang terukur. Menariknya lagi, PPPK juga mendapatkan tunjangan sosial, remunerasi, kesejahteraan dan lain sebagainya yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa sistem penggajian PPPK sama dengan sistem penggajian PNS serta semua informasi deskripsi PPPK, ASN dan PNS sudah dituangkan secara langsung di dalam peraturan perundang-undangan.

(Visited 442 times, 10 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *